Agung Laksono Siap Duduk Bareng JK soal Dualisme PMI

Jakarta Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, siap duduk bersama dengan Jusuf Kalla (JK) untuk membicarakan masalah PTTOGEL dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI).

Agung siap menjadwalkan waktu kapan saja bertemu dengan JK yang merupakan koleganya di Partai Golkar.

“Kalau saya anytime (bertemu JK),” kata Agung Laksono ditemui usai acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Meski begitu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengaku belum sempat bertemu Jusuf Kalla dalam kesempatan acara puncak perayaan HUT ke-60 Golkar. “Protokolernya ada kan,” ujar eks ketua umum Partai Golkar ini. “Belum (bertemu sampai saat ini bersama JK),” sambungnya.

Lebih lanjut, Agung Laksono menegaskan masih tidak mau mengalah dengan JK soal urusan kursi ketua umum PMI. Menurutnya, JK sudah tiga kali berturut-turut menjadi ketua umum PMI, sehingga tidak seharusnya maju lagi.

“Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan Pak JK sudah 3 periode ngapain jadi masuk ke 4,” kata Agung.

Maka, Agung Laksono menilai sangat wajar jika dirinya meminta ada perubahan kepemimpinan di tubuh PMI. “Saya kira wajar lah, ada perubahan,” ujar Agung.

Di sisi lain, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah mau menerima hasil munas tandingan yang menghasilkan dirinya menjadi ketua umum PMI, atau munas yang memilih JK.

“Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak. Kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin sih secepatnya,” kata Agung Laksono.

JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi karena Membuat PMI Tandingan

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla alias JK mengaku telah melaporkan Agung Laksono ke polisi. Laporan dilakukan lantaran Agung diduga mendirikan PMI tandingan.

Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda.

Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon ketua umum PMI, telah melaporkan hasil munas versinya kepada Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung Laksono itu sebagai langkah yang melanggar hukum dan bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. Ia menuding Agung sengaja menciptakan dualisme di PMI demi kepentingan pribadi.

“Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK kepada wartawan, Senin, 9 Desember 2024.

“Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” tegas Jusuf Kalla.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu juga menyatakan bahwa tindakan Agung Laksono tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.

“Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang, itu pun sudah kita pecat karena melanggar AD/ART,” ujar Jusuf Kalla.

Konflik Agung Laksono Vs JK di PMI Tidak Layak Dicontoh

Politikus Partai Golkar Idrus Marham.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham bicara mengenai ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla. Idrus berujar, dua mantan ketua umum Partai Golkar itu tidak memberikan contoh yang baik.

“Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini, berikan contoh yang baik,” kata Idrus di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

“Nah, apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh,” ujar Idrus.

Menurut Idrus, apa yang terjadi antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar. Mestinya, sesama kader partai tidak sampai saling menuntut secara hukum.

“Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicaralah dengan baik, jangan terjadi seperti itu. Apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ujar Idrus.

“Sekali lagi, cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar,” tegas Idrus.

Sumber : Hdselcuksports.net